Wow! Ternyata Dana Yang Dikumpulkan Zumi Zola Untuk Menyuap RAPBD Ini Mencapai Rp 6 Miliar Lho.

Hasil gambar untuk idntimes.com zumi zola

Zumi Zola bukanlah nama yang asing lagi dikalangan publik tanah air. Pasalnya, ia merupakan artis sekaligus Gubernur Jambi. KPK alias komisi Pemberantasan Korupsi sudah menduga bahwa Zumi Zola dan bawahannya itu telah mengumpulkan dana untuk di berikan kepada anggota DPRD Jambi, menyangkut soal pengesahan Rancangan APBD 2018. Seperti yang dilansir dari berita tebaru, dana yang di kumpulkan oleh Zumi Zola diperkirakan mencapai Rp 6 miliar. Menurut pernyataan dari wakil ketua KPK yakni Basaria Panjaitan, Zumi Zola di duga mendapatkan uang tersebut dari para pengusaha kontraktor yang mengerjakan proyek di Jambi. Nah, uang tersebutlah yang di kumpulkan oleh Zumi Zola bersama bawahannya sebagai uang pelicin dalam pengesahan RAPBD 2018.

Para kepala dinas bersama gubernur (uangnya) ditampung, pasti mereka kumpulkan dari kontraktor. Yang kita temukan ada beberapa (pengusaha/pihak swasta). Kira-kira modus operandinya seperti itu dulu, ungkap Basaria Panjaitan selaku wakil ketua KPK saat di wawancari di Gedung KPK, Jakarta, pada hari Jumat 2/2/2018. Disamping itu, Basaria Panjaitan juga mengatakan bahwa sejak awal dilakukannya operasi tangkap tangan dalam kasus ini, KPK telah mencurigai Zumi Zola sebagai tersangka utamanya. Pasalnya, Zumi Zola merupakan orang nomor satu di Provinsi Jambi, dan secara otomatis bahwa ia tidak mungkin tidak mengetahui perihal uang ketuk dalam pengesahan RAPBD 2018.

Logikanya apakah para Pit ini sendiri punya kepentingan untuk memberikan sesuatu kepada DPR agar ketok palu terjadi untuk penetapan APBD 2018. Cara berpikirnya seperti ini, apapun alasannya ada keikutsertaan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, tambah Basaria Panjaitan kepada awak media. Selain menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka, KPK juga sudah menetapkan tersangka lainnya yakni Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi, yang bernama Arfan. Kedua tersangka ini telah dijerat dengan Pasal 12B / Pasal 11 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, yang sudah di ubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun mengenai tentang KPK yang telah membekukan status tersangka kepada Zumi Zola dan Arfan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa masih ada lagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *